Cegah Tambang Ilegal, Satpolairur Lakukan Patroli Persuasif Kesekian Kalinya Pasang Spanduk Larangan Menambang Di dAS Jade Bahrain
Merawang, Portalbabel – Satpolairud Polres Bangka bersama personel Pos Sandar Ditpolairud Polda Kepulauan Bangka Belitung, melakukan monitoring dan memasang spanduk himbauan larangan penambangan timah ilegal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Jade Bahrin, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dilakukan untuk mencegah aktivitas penambangan tanpa izin, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan perairan.
Dalam pengecekan di lokasi, petugas menemukan sejumlah ponton tambang timah, termasuk ponton rajuk jenis tower, yang sedang beroperasi maupun terparkir di kawasan tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, aktivitas penambangan itu berada di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah dan tidak dilengkapi izin resmi dari pihak berwenang.
Kasat Polairud Polres Bangka, IPTU Arya Tanjung mengatakan, pihaknya mengutamakan pendekatan persuasif melalui imbauan dan edukasi sebelum mengambil langkah penegakan hukum.
“Kami mengingatkan para penambang agar tidak melakukan aktivitas tanpa izin. Kalau masih ditemukan kegiatan ilegal setelah diberikan imbauan, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” kata Arya saat turun pengecekan di lokasi, Kamis (15/10).
Menurut Arya, kawasan aliran sungai perlu dijaga karena aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.
“Kami berharap masyarakat mematuhi aturan dan bersama-sama menjaga kawasan DAS ini. Jangan sampai kegiatan yang tidak berizin justru menimbulkan kerusakan lingkungan,” pungkasnya.
Monitoring tersebut dipimpin KBO Satpolairud Polres Bangka, IPTU Endratmiko, bersama Kanit Gakkum Satpolairud Polres Bangka, IPDA Kgs. Mohd. Fithrian D, S.H., serta personel gabungan.
Satpolairud Polres Bangka menyatakan akan terus melakukan patroli dan monitoring secara berkala di wilayah perairan yang rawan penambangan ilegal.
“Koordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait juga akan ditingkatkan untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi,” tutupnya. (Ndo)
