Kemenko Polkam Perkuat Pengawasan Pertambangan Timah di Bangka Belitung
Bangka Belitung, Portalbabel — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya menjaga pengelolaan sumber daya alam strategis secara tertib, aman, dan berkeadilan, melalui kegiatan monitoring pertambangan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
“Kegiatan ini untuk memastikan bahwa operasional pertambangan berjalan sesuai ketentuan hukum, memperhatikan keselamatan kerja, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan maupun lingkungan sekitar,” ungkap Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah dalam keterangan persnya, Rabu (8/10/2025).
Irwansyah menegaskan bahwa penanganan permasalahan pertambangan timah memerlukan pendekatan komprehensif lintas sektor, karena permasalahan tambang timah tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan, lingkungan, dan kondisi sosial masyarakat.
“Karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan pihak swasta agar penegakan hukum berjalan efektif serta tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan pertambangan nasional, termasuk penerapan teknologi seperti drone, Sistem Informasi Geografis, dan dashboard pemantauan agar aktivitas ilegal dapat terdeteksi secara cepat dan akurat.
“Selain pengawasan, masyarakat perlu diberikan alternatif ekonomi lain di luar sektor pertambangan, seperti pengembangan UMKM, pertanian, dan perikanan. Ketergantungan ekonomi terhadap timah harus mulai diimbangi dengan sektor yang lebih berkelanjutan,” tambahnya.
Kemenko Polkam pun merekomendasikan beberapa langkah strategis tindak lanjut, yaitu pembentukan tim koordinasi lintas instansi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap PETI, peninjauan ulang tata ruang wilayah pertambangan agar sejalan dengan kebijakan nasional pengelolaan SDA berkelanjutan, peningkatan pengawasan terhadap program reklamasi pascatambang bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, serta dorongan terhadap hilirisasi timah nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi kebocoran ekspor.
